Sabtu, 18 Mei 2019
Gowa, kosongsatunews.com – Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah suatu harga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk tetap dijaga dan dipertahankan sampai kapan pun.
Negara ini ada, bukanlah karena hadiah/pemberian dari seseorang atau pun sekelompok orang. Negara ini tumbuh dan berkembang, dilandasi dengan komitmen bersama mengaturnya berdasarkan aturan-aturan hukum. Sehingga semua yang dilakukan dan berlangsung di negeri ini, haruslah berdasarkan hukum yang ada.
Segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang ada, maka wajiblah untuk ditolak atau pun diberantas sampai ke akar-akarnya. Termasuk di dalamnya aksi People Power, dimana ketika gerakan aksi ini menjurus masuk dalam kategori pelanggaran hukum, maka wajiblah kiranya semua instrumen dan semua warga negara untuk bersatu padu guna menolak dan memberangusnya dari bumi pertiwi.
Sehubungan dengan issue akan adanya gerakan aksi tersebut, maka Ketua Umum DPP Group Wartawan Media Online (GoWa-MO), Syafriadi Djaenaf menolak dan mengecam keras rencana aksi gerakan people’s power yang disampaikan pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, karena hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas Demokrasi Pancasila, yang ada dan berlaku di negeri ini.
“Terlebih kepada warga masyarakat, dimana pun berada agar tetap menjaga situasi yang kondusif dengan adanya issue gerakan people’s power. Saya menyatakan menolak tegas dan tidak setuju dengan rencana itu, karena selain rentan terjadi perpecahan, cara-cara ini juga tidak baik,” ungkap Ketua Umum DPP GoWa-MO.
Lebih jauh diungkapkannya, jangan maju sebagai kandidat apabila tidak mampu menerima kekalahan dan berhentilah mengadu domba rakyat, jangan dibenturkan sesama rakyat hanya demi kepentingan dan ambisi pribadi.
“Jangan cuma kepentingan dan ambisi pribadi saja yang di kedepankan, lalu masyarakat yang dikorbankan. Negara kita berasaskan demokrasi dan berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Pancasila, negara kita menjunjung etika, berketuhanan yang maha esa dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, segala bentuk yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan keumatan, sudah diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
Ia juga menuturkan bila ada hal yang dinilai menyimpang, segala sesuatunya hendak diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, tidak mesti dengan cara menggerakkan massa.
“Jadi, mari kita salurkan aspirasi kita melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi, bukan dengan gerakan ‘people power’,” tandasnya
Untuk tim BPN prabowo beranilah tanggung jawab untuk menerima kegagalan dan kekalahan kalian. Laporkan saja ke Prabowo kegagalan tim, jangan terus membuat kebohongan dengan alasan di curangi dan melempar issue kecurangan, sebab pemilu 2019 sudah berjalan jujur, adil dan damai
” Untuk para pendukung Prabowo seharusnya menerima lapang dada apapun nantinya Hasil KPU. Ini menjadi Aneh hasil Pilpres tidak di terima tapi hasil Pileg diterima untuk partai Gerindra dan koalisinya, ” tandasnya
Ditegaskannya lagi, people power itu jelas tidak sesuai dengan asas demokrasi di negara kita ini, untuk itu saya meminta semua pihak menahan diri, tidak memperkeruh suasana yang sudah kondusif ini.
“Kita harus hormati keputusan KPU, mari kita tunggu hasil rekapitulasi di KPU dan harus kita ketahui bersama bahwa gerakan people power juga dapat berpotensi makar dan memicu perpecahan antar anak bangsa,” pungkas Syafriadi Djaenaf akrab di Panggil Denkmank
Mari semua elemen masyarakat, Ormas Kepemudaan, LSM, Ormas Islam dan Lembaga Adat untuk Menyuarakan Aksi penolakan People Power, dalam waktu dekat ini GoWa-MO akan menemui Forkopimda Sulsel untuk lakukan deklarasi tolak aksi People Power.
” Ayo kita sama-sama menolak rencana aksi People Power” tutup Denkmank.
(*)
