Hak Angket DPRD Sulsel Sangat Sumir, Eksesiv, Destruktif Serta Berlebihan, ini Tanggapan Dr Fachri Bachmid

Makassar, kosongsatunews.com – “Gajah bertarung melawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah”. Peribahasa diatas mempunyai arti dan makna, jika pembesar bertarung (terjadi konflik) dengan pembesar maka yang akan korban adalah rakyat kecil. Jika pemimpin dengan pemimpin terus melanjutkan perseteruannya, maka rakyat pun akan terus melanjutkan kebingungannya, karena tak mempunyai tempat dan arah berpijak.

Di Sulsel, setelah Pilgub maka rakyat sulsel tentunya, sangat berharap para pemimpinnya untuk konsen melakoni kerja-kerjanya membangun provinsi ini dengan maksimal, proporsional dan profesional. Idealnya, rakyat tidak pernah berharap maupun bermimpi untuk disuguhkan tontonan pertandingan perseteruan para pemimpin. Apatah lagi terkesan, dipaksa untuk menunggu, siapa pemenang dari perseteruan tersebut.

Seyogianya para pemimpin, selalu mengedepankan keinginan rakyat dari pada keinginan pribadi, kelompok maupun golongan. Begitu pula halnya, eksekutif dapat bekerja dengan penuh konsentrasi, proporsional dan profesional, untuk menampilkan kemajuan-kemajuan bagi rakyat, bila “ruangnya” tidak mendapatkan gangguan.

Konektivitas premist paragraph diatas, sangat kental jika disejajarkan dengan hiruk pikuk Hak Angket DPRD Sulsel yang terus membara, memanaskan suasana Sulsel belakangan ini. Walau sudah banyak pakar hukum, yang terkesan memberi peringatan untuk tidak melakukan Hak Angket, tapi DPRD Sulsel tidak menghiraukannya, malah melanjutkannya.

Kondisi tersebut, berujung pada DPRD Sulawesi Selatan membentuk Pansus untuk menyikapi kinerja Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah.

Terdapat lima indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu:
– Pertama, terbitnya SK Wakil Gubernur melantik 193 pejabat di Pemprov Sulawesi Selatan yang mengindikasikan dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulawesi Selatan.
– Kedua, indikasi KKN dalam mutasi ASN karena Gubernur atau Wagub membawa ASN dari Kabupaten Bantaeng dan Bone.
– Ketiga, indikasi KKN penempatan Pejabat eselon IV hingga eselon II. – Keempat, pencopotan Jumras (Kepala Biro Pembangunan) dan Lutfi Natsir (Kepala Inspektorat).
– Kelima, penyerapan anggaran rendah.

“Jika kelima potret indikasi pelanggaran itu yang dijadikan fokus penyelidikan dengan menggunakan instrumen hak angket, maka sesungguhnya hal itu adalah keliru dan sangat berlebihan jika dilihat dari optik hukum tata negara,” kata Dr Fahri Bachmid, Rabu (17/07/2019).

Dr Fachri Bachmid, mantan kuasa hukum Jokowi-Ma’Aruf Amin ini mengatakan, hakikatnya kelima pelanggaran tersebut berada pada ranah hukum administrasi yang seharusnya cukup disikapi dengan menggunakan instrumen hak interpelasi atau hak bertanya, dalam rangka melakukan upaya korektif terhadap pemerintah daerah. Artinya DPRD, lanjutnya, mempertanyakan kebijakan Gubernur, dan itu lebih sejalan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 322 UU MD3.

“Penggunaan hak interpelasi dipandang lebih sejalan dengan spirit serta bangunan yuridis sebagaimana diatur dalam UU MD3 ini. Karena secara teoritis sangat linear dengan sistem pemerintahan Presidensial, sebagaimana diatur dalam UUD RI Tahun 1945. Penggunaan hak angket DPRD Sulawesi Selatan saat ini sangat sumir, potensial eksesiv dan destruktif serta cenderung berlebihan,” tandas Dr Fachri Bachmid.
(Syahrir AR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *