Pahala Nainggolan: P3D dari PPH Migas dan PT Pertamina Difasilitasi KPK

Makassar, kosongsatunews.com – Salah satu atensi Tim Korsupgah KPK dalam rencana aksi pencegahan korupsi, adalah optimalisasi pendapatan daerah dari sumber pendapatan pajak BPH Migas dan PT Pertamina. Dimana jika dikelola dengan tertib, dipastikan akan memberi kontribusi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah.

Tim Korsupgah KPK atas nama Deputi Bidang Pencegahan, Pahala Nainggolan dalam suratnya mengatakan, untuk Penertiban dan Pengawasan Pendapatan Daerah (P3D) dari PPH Migas dan PT Pertamina, akan difasilitasi oleh KPK.

Penandatanganan Nota Kesepahamam MOU dan Perjanjian kerjasama PKS bersama, antara; Pemprov Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat dengan pihak BPH Migas dan PT Pertamina, yang direncanakan dilaksanakan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada tanggal 13 Agustus 2019 mendatang.

Lebih lanjut Tim Korsupgah KPK, Linda menyebutkan, MOU dan PKS tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertukaran data. Dimana ini, sebagai bahan pengawasan bersama terhadap distribusi dan penyaluran migas. Sehingga hal tersebut, dapat meminimalisir distribusi migas illegal di lapangan.

“Kegiatan ini juga, merupakan monevwas renaksi Tim Korsupgah KPK yang telah diagendakan. Termasuk akan melakukan monev, terkait progress capaian penertiban aset Pemprov Sulsel dan renaksi lainnya, posisi Juli 2019,”pungkas Linda. Sabtu, 10 Agustus 2019.
(Syahrir AR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *