KOSONGSATUNEWS.COM — Dengan penyimpangan atau korupsi berjamaah terjadi sehingga ancaman dari gubernur Lampung tidak ada apa apanya. Potensi kesempatan korupsi pelaksanaan proyek nasional Landreform Rawasragi cukup banyak ada yang berpendapat lebih berat dari virus corona 19
Pada tahun 1983 di provinsi Lampung dilaksanakan proyek nasional reklamasi Landreform Rawasragi. Proyek meliputi kecamatan Penengahan, Sidomulyo, Palas kabupaten Lampung Selatan dan kecamatan Jabung kabupaten Lampung Tengah
Luas lahan yang dijadikan proyek nasional lanreform Rawasragi sekitar 25000 hektar, akan dijadikan reklamasi persawahan diperuntukkan kepada petani penggarap yang berdiam dalam kawasan proyek.
Untuk pelaksanaan proyek, Yasir Hadibroto gubernur Lampung mengeluarkan pengumuman No. 100/DA/4488/Lr-1983 tanggal 7 Desember 1983 dipengumuman gubernur tersebut tercantum beberapa ancaman hukuman kepada yang melanggar peraturan proyek antara lain menetapkan. Redistribusi tanah hanya diperuntukkan bagi penduduk yang bermukim dalam wilayah proyek. Bagi setiap kepala keluarga berhak mendapat bagian satu – dua hektar bagi mereka yang mendapat redistribusi tanah, tanahnya tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun. kepada notaris, camat, kepala desa diseluruh wilayah provinsi Lampung dilarang melayani permintaan peralihan pemilikan tanah. Kepada yang melanggar oleh gubernur akan ditindak tegas.
SENAPAS IKLAN ROKOK
Seorang kepala desa dalam kawasan proyek berpendapat bahwa pebgumuman / aturan gubernur itu senapas dengan iklan rokok. Disetiap bungkus rokok tercantum ancaman berbahaya bagi perokok nyatanya pabrik rokok, petani tembakau dibina pemerintah
Seorang toko lain yang merasa dirugikan menganggap pengumuman / ancaman gubernur hanya sebagai gertakan macan ompong
Sudah memasuki tahun ke-37 belum ada yabg diberikan sanksi hukum atas pelanggaran pengumuman gubernur tersebut terutama yang menjadi sumber masalah adalah peralihan pembelian tanah (Kepala desa, oknum pejabat yang mendapat upeti tanah larangan bagi pegawai negeri, anggota ABRI mendapat redistribusi tanah
Tanah redistribusi yang diberikan kepada setiap KK diperkirakan sudah cukup untuk hidup sekeluarga. alasan inilah sehingga muncul kebijakan perintah larangan pengalihan bagi mereka yang mendapat redistribusi tanah. kebijakan ini banyak yang menentang lebih parah lagi beberapa oknum pamong mengambil sertifikat hak milik tanah para penerima redistribusi dikantor pertanahan tanpa diberi surat kuasa dari pemilik sertifikat. Diduga ada permainan oknum pegawai kantor pertanahan diduga dilindungi oleh oknum pejabat instansi terkait
Tanah yang diambil sertifikatnya dikantor pertanahan dijual kepada orang bukan penduduk yang bermukim diwilayah proyek. Bahkan diperlulan mengundang pembeli dari Jawa Timur
Bagi mereka yang diambil sertifikat tanah nya perlu perlindungan hukum hasil penjualan tanah tidak diketahui untuk siapa
Kawasan yang dijadikan reklamasi persawahan proyek Landreform Rawasragi, sebelum adanya proyek sudah jadi pemukiman penduduk. Pemerintah menetapkan ganti rugi Rp. 400.000/ hektar kepada pemukim. Tanaman jangka panjang juga diperhitungkan ganti ruginya.
Sangat sedikit penduduk yang mendapat ganti rugi bahkan ada beberapa desa penduduknya sama sekali tidak menerima ganti rugi
Kalau lokasi proyek yang dicadangkan 25.000 hektar yang menurut peraturan harus diganti rugi Rp. 400.000 / hektar, perlu perhatian khusus yabg berwajib, misalnya pihak KPK RI kasus korupsi tidak mengenal kadaluarsa
PRESIDEN JOKOWI MAMPU
Guna tegaknya hukum dan keadilan dalam negara hukum RI berdasarkan pancasila dan UUD 1945, presiden Jokowi yang tegas akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu kemelut cidera hukum warisan pemerintahan orde baru proyek Landreform Rawasragi dapat dituntaskan
Seorang petani yang terimbas proyek Landreform Rawasragi meyakinkan kemampuan presiden Jokowi untuk turun tangan. Teringat janji kampanye Jokowi saat menjadi calon presiden dan Jusuf Kalla menjadi calon wakil presiden bahwa. Kalau ada pengaduan masyarakat jokowi akan turun tangan langsung bila tidak sempat akan menugaskan wakil presiden Jusuf Kalla bila tak sempat akan dibentuk tim khusus
Para petani yang mendapat redistribusi tanah ditetapkan berdasarkan pengumuman Bupati atas dasar penguman bupati akan terbit sertifikat
Ada yang berpendapat untuk menegakkan hukum dan menepis sorotan 37 tahun pengumuman gubernur senapas dengan iklan rokok, membela hak asasi masing masing pemilik sertifikat harus dipertegas dan di yakini yakni.
TANAH DALAM KAWASAN PROYEK TIDAK BOLEH DIALIHKAN DALAM BENTUK APAPUN.
Gambar dan letak tanah yang ditetapkan dalam pengumuman bupati tertata dengan baik dikantor ATR badan pertanahan nasional di tiap kabupaten lengkap tertera nomor dan nama pemiliknya masing masing
Salah satu bukti pelanggaran pengumuman gubernur yakni H Ahmad Darmo petani dari desa Karya Tani kabupaten Lampung Timur diduga bekerja sama dengan kepala desa Barundung kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan berhasil membeli tanah di desa Barundung sekitar 40 hektar
Sejak terbelih 1990 hingga saat ini tetap bermasalah lahan tetap dikuasai dengan kerja sama kepala desa Barundung H Ahmad Darmo bisa mendapatkan beberapa KTP aspal desa barundung juga meminjam beberapa KTP penduduk desa Barundung untuk kelengkapan pembuatan sertifikat atas nama H Ahmad Darmo sekeluarga
Ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum proyek Landreform Rawasragi lebih parah daripada wabah corona 19. tetapi lebih gampang menanggulanginya sebab yang menjadi koraban sudah jelas, penyebab korban juga jelas. tidak perlu pemeriksaan laboratorium.
(HA Mursidik)
