Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menerima kunjungan Kerja Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan
di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu12/12.
Dikutif relis humas dinas kominfo kabupaten Soppeng, Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak,SE mengatakan, Merupakan satu kehormatan kebanggaan dan penghargaan bagi kami atas kunjungan kepala perwakilan BPKP di Kabupaten Soppeng yang merupakan momentum sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Soppeng.
Melalui kesempatan ini, ” kami laporkan bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng telah 8 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI . prestasi pengelolaan administrasi keuangan dalam memperoleh IPB secara utuh tidak lepas dari peran aktif Dari BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pembinaan baik secara langsung maupun melalui auditor yang telah dibina oleh BPKP di daerah ini sebagai pengawasan internal”, Katanya.
Ia katakan, pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas, selama ini yakin bahwa tanpa pengawasan yang efektif maka tertib administrasi pengelolaan keuangan tidak mungkin akan terwujud sebagaimana yang kita harapkan karena itu peran fungsi pengawas atau APIP dan tahun ini di bawah binaan BPKP tidak dapat dipungkiri kontribusinya terhadap apa yang kita capai khususnya WTP yang telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Soppeng, ucapnya.
Lanjut dikatakannya, Untuk itu sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kepada bapak perwakilan BPKP Sulawesi Selatan untuk memberikan pencerahan kepada kami dan seluruh jajaran pemerintah daerah kabupaten Soppeng dan tentu juga rasa syukur kami ditunjuknya soppeng bagian kunjungan bapak yang tentu sebagai pejabat baru meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan kami di kabupaten Soppeng, ungkap Andi Kaswadi Razak.
Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Rizal Suhaili, Ak. MM mengatakan, BPKP selama ini telah banyak bekerja sama dengan rekan-rekan se Sulawesi Selatan bahkan se Indonesia.
” lebih dari 542 pemerintah daerah kami sudah berkolaborasi. Alhamdulillah sebagian besar banyak menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah kami siapkan dan itu gratis, paling-paling biaya mendatangkan ahlinya untuk instalasi di pengajaran tapi tidak ada pemeliharaan tidak ada biaya lainnya”, katanya.
Dikatakannya, Tahun 2022 BPKP Itu punya beberapa sektor, tema dan topik pengawasan, untuk Soppeng ini ada 6 Sektor, 9 Tema dan 11 topik. Indonesia untuk topiknya kita lebih dari 100 unit topik yang harus kita kerjakan menjadi bahan kepada presiden kita laporkan.
ini juga se Sulawesi Selatan kita harus melapor ke Gubernur Sulawesi Selatan.
” mudah-mudahan ke depan Kita juga melakukan desain dari 69 dan 11 hal ini coba kita rangkum untuk menjadi bahan untuk Bapak Bupati, kita rencanakan tahun depan untuk hasil tahun Ini 2022.melakukan pengendalian atas apa-apa yang jadi menunggu semua sudah selesai akhir tahun untuk menjadi bahan bagi pak Bupati melakukan evaluasi dan pengendalian atas apa-apa yang sudah dilakukan oleh seluruh OPD di bawah pimpinan beliau, itu juga akan menjadi raport dalam Ibu/Bapak sekalian artinya jika ada perbaikan tentu segera diperbaiki “, ucapnya.
Lanjut ia katakan, “Alasan BPKP dalam tahun 2022 di Kabupaten Soppeng ada beberapa hal kalau SIP udah level 3, tapi saya berharap juga bisa disandingkan dengan kapasitas APIP nya baru 2,14 ada yang harus diperbaiki”, ucapnya. (Ar).
