Belum Tuntas Persoalan Banjir, Pemkot Parepare Kembali Dilanda Isu Korupsi

Parepare – Banjir yang melanda kota Parepare Sulsel pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 menjadi tantangan Pemerintah Kota (Pemkot), dimana Walikota Taufan Pawe dituntut mampu mengatasi persoalan tersbut.

Rahman Saleh salah satu aktivis senior di kota santri itu menuding Pemkot dan DPRD Parepare belum bekerja maksimal, menurutnya persoalan banjir belum tertangani dengan baik. Mencuat lagi Isu Korupsi

“belum ada langkah konkrit yang dilakukan pemerintah menangani persoalan banjir, ini menjadi ancaman nyata setiap tahun,” ucap Rahman Saleh, saat diterima oleh ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir. Kamis (13/7/2023)

Lanjut mantan anggota DPRD Parepare itu juga mengritisi besarnya anggaran perjalanan dinas anggota DPRD saat ini. “Kami dulu hanya Rp. 2,5 Milyar, 4 tahun 4 kali setahun keluar ditambah 2, pak kahar tahu itu, tapi sekarang 4 kali keluar (perjalalanan dinas) dalam sebulan.” ungkapnya mewakili LSM Fokus dan Kompak

Menurutnya anggaran perjalanan dinas yang sangat besar di DPRD menjadi penyebab ‘malapetaka’ sehingga lembaga perwakilan rakyat tersebut tidak bisa bergerak sebagaimana mestinya,”olehnya itu kami minta DPA daripada perjalanan dinas DPR hari ini,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut DPRD Kota Parepare melalui Ketua Komisi I, Rudy Najamuddin saat dikonfirmasi mengakui kelemahan pada kinerja Pemkot, “memang kurang memadai kinerja pemkot dalam hal itu (penanganan banjir dan persoalan korupsi – red),” ucap mantan ketua LSM Mahatidana itu. Jum’at (14/7/2023)

Rudy Najamuddin

Namun menurut kacamata politiknya, Rahman Saleh dianggap terlalu cepat mengambil tindakan,”rahman saleh itu mau perbaikan yg cepat dan sesuai keinginannya, ini yang susah di ikuti oleh pemkot.” Jelasnya sembari menambahkan,

“kalau kami di DPRD bukan eksekutor, kami hanya fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan, seandainya saya punya fungsi untuk mengekesekusi inshaallah akan memberi lebih dari yang di harapkan teman2. ” pungkas politisi dari fraksi PPP itu

Diketahui Aksi yang bertajuk “Parepare Darurat Korupsi” disuarakan sejumlah aktivis di 4 titik di kota Parepare, Polres, Kejaksaan, Kantor DPRD dan Kantor Walikota Parepare.

Syarifah Kia salah satu Orator demo sangat menyayangkan apa yang menjadi persoalan Parepare saat ini.

Syarifah Kia, Alias Juminten

Dalam orasinya Syarifah Kia yang kerap disapa Juminten itu berharap para pelaku koruptor dapat segera diadili, “kami masyarakat kecil sangat berharap Agar Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tebang pilih dalam menangani persoalan korupsi di Parepare,” singkat pegiat anti korupsi itu saat dikonfirmasi wartawan via chat Whatsapp.

(shl)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *