Parepare – Guna mewujudkan Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melalui komisi I melaksanakan konsultasi Publik Ranperda inisiatif DPRD tentang Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Rabu (19/07/2023).
Diketahui Konsultasi Publik ranperda tersebut sudah memasuki sesi ke empat yang dimana sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di 3 tempat yakni Cafe Alya, Hotel Kenari, Hotel Grand Kartika dan kali ini dilaksanakan di Hotel Parewisata Kota Parepare.
Wakil Ketua I DPRD Parepare, H. Tasming Hamid dalam pembukaannya menjelaskan tujuan dari kegiatan konsultasi publik ranperda Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
“Jadi perlu diketahui bahwa perda inisiatif ini di prakarsai oleh komisi I DPRD yang menurutnya perlu ada regulasi yang dibuat sehingga memudahkan masyarakat untuk menganalisis pemerintahan. Jadi kegiatan konsultasi publik ini ingin meminta masukan dari peserta agar nantinya dipertimbangkan dan diakomodir di pembahasan selanjutnya”. Jelasnya
” Nanti setelah itu kemungkinan minggu depan kita pansuskan maka panitia khusus inilah yang nantinya meramu secara spesifik dan tidak menutup kemungkinan setelah pansus terbentuk Komisi I kembali memanggil Stakeholder atau perwakilan terkait untuk pembahasan lebih lanjut”. Ungkap H. Tasming lalu berpamitan dikarenakan ada urusan mendesak.
Sementara itu Ketua Komisi I Rudy Najamuddin meminta para peserta yang hadir untuk meneliti draft rancangan perda yang dibagikan dan memberikan masukan bilamana ada rancangan yang tidak sesuai dengan kondisi di Kota Parepare.
” Jangan sampai nanti misalkan ini sudah disahkan dan kemudian disosialisasikan tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, olehnya itu kami meminta masukan dari masyarakat”. Ungkapnya
Memasuki sesi tanya jawab beberapa peserta memberi masukan diantaranya tentang penyediaan aplikasi pemerintah yang dinilai belum maksimal serta penyediaan wifi di tempat umum masih kurang.
Mengenai hal itu Rudy Najamuddin membenarkan bahwa memang aplikasi yang dikelola pemerintah ini belum maksimal. “Aplikasi-aplikasi yang dikelola pemerintah ini memang belum maksimal karna banyak faktor diantaranya mungkin SDM nya belum memadai jadi nanti masukan ini kita sampaikan ke Pemerintah untuk mengusulkan pelatihan-pelatihan kepada operator pengelola aplikasi Pemerintah”. Jelasnya
Lanjut Rudy Najamuddin menanggapi penyediaan wifi di tempat umum yang masih kurang. “Perencanaan ke depan ini fasiltas wifi bukan hanya di tempat-tempat umum tetapi semua sekolah nanti juga akan difasilitasi wifi jadi anak-anak yang menggunakan bisa diawasi oleh gurunya”. Ucap Legislator PPP itu
Diakhir kegiatan Rudy Najamuddin berharap Ranperda Optimalisasi TIK ini segera rampung karna menurutnya ini merupakan perda yang sangat bermanfaat untuk memberikan pelayanan yang efektif serta efisien ke masyarakat. (Afn)
