KOSONGSATUNEWS.COM – Mungurai benang kusut iuran pembangunan gedung PGRI Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Episodenya harus segera berakhir “tidak menjadi misteri berkepanjangan” agar dana iuran berlabel sumbangan yang dikumpul dari para tenaga pengajar (Guru red) notabene ratusan juta rupiah segera dimanfaatkan.
Sejumlah sumber yang disadap media ini menyebutkan, dana iuran pembangunan gedung PGRI harus diselamatkan. Pihak APH diharapkan melakukan penelusuran agar dana ini secepatnya diketahui “rimbahnya”.
“Merupakan tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan iuran PGRI. Saya mengajak pihak APH untuk menelusuri agar dana ini tidak misterius” Ungkap salah satu Sumber media ini, yang merupakan pensiunan guru, terenyuh sambil meminta dirahasiakan jati dirinya, Jum’at 10 November 2023.
Sumber lainnya menyebutkan, pemungutan iuran PGRI kepada para guru yang jumlahnya ribuan tenaga pengajar PNS di Kabupaten Sinjai sudah berlangsung lama (Berjalan beberapa tahun) bahkan ditengarai masih periode kepemimpinan A. Muhktar Mappatoba , selaku ketua PGRI Kabupaten Sinjai kini menjabat sebagai salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
“Kalau tidak salah mulai dari masa kepemimpinan A. Muhktar Mappatoba sebagai ketua PGRI Sinjai sudah ada pemungutan iuran pembangunan gedung PGRI, sampai sekarang belum ada gedung yang dibangun. Bahkan lahannya saja belum ada” Ujar Petta Tujuh Daeng Mattayang, nama sumber media ini disamarkan.
Lanjut dikatakan, mengusut tuntas raibnya iuran pembangunan gedung PGRI sebagai tanggung jawab bersama. Kendati demikian mengusut persoalan ini dinilainya bagai mengurai benang kusut. Harus dimulai dari mencari tau payung hukum iuran pembangunan gedung PGRI, serta bukti-bukti lainnya. Butuh kerja ekstra bagi pihak berkompeten dalam menuntaskannya.
“Kalau tidak ada payung hukum iuran pembangunan PGRI tentunya ini bisa bersifat pungli. Ini dulu yang mau dikasi jelas kepada pihak pengurus PGRI dan kalau bukti lainnya termasuk bukti setoran sekolah kepada bendahara PGRI di masing-masing kecamatan untuk tahun 2018 ada kami pegang” Ngakunya.
Dibeberkan, pada tahun 2018 lalu penarikan iuran pembangunan gedung PGRI dibebankan sekitar Rp 120.000, – per guru pertahunnya dikumpul melalui masing-masing kepala sekolah dan disetor ke bendahara kecamatan.
“Kalau sepuluh guru dalam 1 sekolah maka yang disetor ke bendahara sekitar Rp 1.200.000,- ini baru satu sekolah. Kalau kita rata-ratakan perhitungan terendah saja 10 guru dalam 1 sekolah maka 243 SD dan 44 SMP kali Rp 1.000.000 = Rp 287.000.000, dana terkumpul tahun 2018 ini belum terhitung untuk SMA dan sederajat. Ini baru satu tahun (2018)” Beber Petta Tujuh Daeng Mattayang.
Lebih jauh dikatakan, iuran PGRI sudah menjadi rahasia umum dikalangan satuan pendidikan. Bahkan pernah pembayaran iuran PGRI lewat pemotongan gaji guru di Bank BPD Sinjai sekitar Rp 15.000, sampai Rp 20.000,- per guru PNS setiap bulannya. Hanya saja pemotongan lewat gaji guru kemudian diprotes besar-besaran oleh sejumlah guru hingga hal ini dihentikan.
“Ada guru waktu itu mengamuk gajinya langsung dipotong makanya dihentikan. Dia mengamuk karena dilakukan terus pemotongan namun gedung yang diharapkan tidak terealisasikan” Tuturnya.
Dengan gamblangnya disebutkan, iuran pembangunan gedung PGRI nanti dihentikan dimasa kepemimpinan A. Jefriyanto sebagai ketua PGRI Sinjai. Saat itu andi Jefrianto juga merupakan Kadis Pendidikan Kabupaten Sinjai, (2020 – 2022 red).
“Nanti dihentikan pemungutan iuran pembangunan PGRI pada saat Andi Jefri menjabat ketua PGRI Sinjai” Pungkasnya.
Hal ini juga dibenarkan oleh A. Jefriyanto, saat bincang santai dengan media ini disalah satu ruangan di Dinas Pendidikan saat menjabat sebagai Kadis Pendidikan kala itu. Pihaknya mengakui iuran PGRI dihentikan karena belum ada realisasi pembangunan gedung.
“Dananya ada di BRI sekitar Rp 300 juta. Ini belum cukup untuk pengadaan lahan” Ungkap Jefriyanto Asapa. (Yusuf Buraerah)
