MAMASA — Pengukuhan pengurus Petani Milenial Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan beberapa hari lalu di Rumah Jabatan Bupati Mamasa menuai kritik dari sebagian masyarakat. Namun, tanggapan tersebut mendapat klarifikasi langsung dari Ketua Asosiasi Petani Milenial Mamasa, Zul Kifli, yang juga merupakan salah satu petani muda milenial yang dikukuhkan oleh Bupati Mamasa, Welem Sambo Langi’, SE, MM.
Zul menyatakan bahwa kritik terhadap proses pengukuhan tersebut merupakan bagian dari partisipasi warga dalam mengawasi arah pembangunan daerah. “Pernyataan yang menyayangkan pengukuhan pengurus petani milenial patut dihargai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik,” ungkap Zul, Selasa (11/6/2025).
Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak dibangun di atas dikotomi sempit antara “yang menanam” dan “yang tidak menanam”. Menurutnya, hal itu justru mereduksi kompleksitas sektor pertanian di era modern. “Pertanian saat ini bukan hanya soal menanam, tapi juga soal inovasi, distribusi, teknologi, dan kebijakan,” jelasnya.
Zul juga menanggapi tudingan bahwa sejumlah pengurus yang dikukuhkan merupakan bagian dari tim sukses atau pernah menolak program pupuk gratis. Menurutnya, anggapan seperti itu menunjukkan kegagalan dalam memahami pentingnya rekonsiliasi politik dalam sistem demokrasi lokal.
“Dalam banyak studi kebijakan publik, khususnya di daerah dengan dinamika elite politik yang terfragmentasi seperti Mamasa, inklusivitas dalam pengambilan kebijakan adalah kunci stabilitas dan efektivitas program,” terangnya.
Ia menegaskan bahwa jika dunia politik dipenuhi oleh aktor-aktor yang hanya bermanuver demi jabatan, solusinya bukan menghindari politik, tetapi merebut ruang politik dengan kapasitas dan gagasan. “Menuduh rekonsiliasi politik sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat justru akan memperlemah perjuangan petani milenial yang ingin naik kelas sebagai pengambil kebijakan,” ujarnya.
Zul mengajak masyarakat untuk membedakan antara kekecewaan emosional dan evaluasi rasional. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Bupati Mamasa, memiliki tanggung jawab membangun kebijakan yang kuat dan berkelanjutan.
“Jika pengurus petani milenial dinilai belum ideal, maka kritiklah program kerja mereka, bukan asal-usulnya. Dorong transparansi, bukan tekanan. Fokus pada ide, bukan diksi tajam yang menutup ruang kolaborasi,” pungkasnya. (Ayu)
