MAMASA – Polemik terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kembali mencuat di Desa Balla Timur, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa. Sejumlah warga mengeluhkan tidak menerima bantuan meski telah terdata sebagai penerima. Keluhan ini mengemuka seiring dugaan pengalihan sisa dana BLT ke pengadaan pupuk subsidi yang menuai pertanyaan publik.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa dirinya telah masuk dalam pendataan penerima BLT, namun tak pernah menerima bantuan tersebut. “Bukan hanya saya, beberapa warga lain mengalami hal serupa,” ungkapnya. Ironisnya, menurut informasi yang diterimanya, sisa dana BLT senilai Rp48 juta justru dialihkan ke pengadaan pupuk subsidi bagi empat kelompok tani.
Rincian penggunaan sisa dana tersebut disebutkan sebagai berikut:
Pupuk Urea 91 zak x Rp115.000 = Rp10.465.000
Pupuk NPK 91 zak x Rp118.000 = Rp10.738.000
Biaya angkut 182 zak x Rp10.000 = Rp1.820.000
Total: Rp23.023.000
Masih tersisa saldo: Rp24.977.000
Terkait hal ini, Kepala Desa Balla Timur, Palulunan, saat dikonfirmasi via Whatsapp pada 13/6/2025, membantah adanya penyimpangan dalam pengelolaan BLT. Ia menegaskan bahwa semua proses dilakukan secara terbuka dan sesuai musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Informasi itu tidak benar, Bu. Kami pemerintah desa tidak boleh main-main, apalagi soal BLT. Semua dirumuskan melalui musyawarah yang dipimpin oleh BPD, pengusulan dari masing-masing dusun. Tidak ada penambahan atau pengurangan penerima di luar hasil musyawarah. Penyaluran pun kami lakukan secara terbuka di kantor desa,” tegas Palulunan.
Ia juga menambahkan bahwa sisa anggaran telah disepakati dalam musyawarah untuk dialihkan ke pengadaan pupuk dan bibit jagung, dan semua perencanaan tercantum jelas di baliho anggaran desa, termasuk dalam perubahan APBDes.
Meski demikian, pengakuan dari narasumber dan kesenjangan antara data dan realisasi di lapangan menimbulkan tanda tanya besar terkait validitas pendataan dan transparansi pengelolaan anggaran. Bahkan sempat beredar isu terjadi penggelembungan data, yang hingga kini belum dibantah secara rinci oleh pihak pemerintah desa.
Sorotan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program bantuan sosial berbasis dana desa. Audit ulang secara menyeluruh terhadap pelaksanaan BLT di Desa Balla Timur patut segera dilakukan oleh instansi terkait demi menjamin keadilan sosial dan transparansi pengelolaan keuangan desa. (Ayu)
