KOSONGSATUNEWS.COM, MAMASA — Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, Welem Sambo Langi’ melakukan audiensi dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Mamasa yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendukung berbagai agenda pembangunan daerah.
Dalam suasana yang hangat dan konstruktif, Bupati Welem menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah dihadapi Kabupaten Mamasa, antara lain keterbatasan fiskal daerah, tantangan geografis wilayah pegunungan, serta kebutuhan mendesak terhadap pemulihan ekonomi, pemberdayaan UMKM, peningkatan mutu pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
“Mamasa membutuhkan afirmasi kebijakan fiskal dari pemerintah pusat, khususnya melalui alokasi anggaran yang lebih responsif dan adil. Ini penting mengingat karakteristik wilayah Mamasa yang tertinggal secara infrastruktur dan berada di kawasan pegunungan,” ujar Bupati Welem.
Menanggapi hal tersebut, Mukhammad Misbakhun yang juga merupakan kader Partai Golkar menyatakan kesiapan Komisi XI DPR RI untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Mamasa. Ia menegaskan bahwa aspirasi daerah akan ditindaklanjuti dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional.
“Komunikasi yang berkelanjutan antara kepala daerah dan para wakil rakyat di Senayan sangat penting, agar kebutuhan masyarakat daerah bisa dikawal secara efektif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan APBN,” ungkap Misbakhun.
Dalam pertemuan itu, kehadiran TPPD Mamasa disebut sebagai poin krusial. Tim ini dinilai berperan aktif dalam merumuskan strategi kebijakan, menyusun peta jalan pembangunan, serta menghadirkan data dan analisis teknis yang akurat untuk meyakinkan mitra strategis di pusat.
Bupati Welem berharap, pertemuan ini dapat memperkuat posisi Kabupaten Mamasa sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional. Ia juga mendorong terbukanya peluang program pembangunan multi years yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta mendorong pembangunan yang partisipatif dan inklusif,” tutup Bupati Welem. (Ayu)
