Koordinator LAKSI Minta Media Hentikan Framing Negatif Terhadap Menteri UMKM Maman Abdurrahman

JAKARTA, KOSONGSATUNEWS.COM – Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait pemberitaan yang ramai diperbincangkan publik mengenai perjalanan istri Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, ke luar negeri.

Dalam siaran pers yang disampaikan Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi, pada Sabtu (5/7/2025), ia menilai pemberitaan yang beredar di sejumlah media telah membingkai isu secara tidak adil dan berpotensi menyesatkan opini publik.

“Kami menyerukan kepada media untuk menghentikan politisasi isu dan framing terhadap Menteri UMKM. Ini adalah bentuk penyalahgunaan isu publik untuk kepentingan politik tertentu,” ujar Azmi.

Azmi menyebut, nama Maman Abdurrahman menjadi korban dari pemberitaan yang dianggap tidak objektif dan tendensius. Ia menegaskan bahwa informasi terkait perjalanan sang istri telah disampaikan langsung oleh Menteri Maman di berbagai kesempatan, dan menyebut bahwa perjalanan tersebut dilakukan atas biaya pribadi, bukan dari anggaran negara.

“Berita yang disebarkan hanya mengarah pada upaya pembentukan opini negatif, tanpa dasar fakta yang kuat. Ini adalah bentuk fitnah yang bisa merusak citra dan integritas Menteri UMKM,” tegasnya.

Lebih lanjut, Azmi meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan cenderung menggiring opini. Ia menilai framing media yang tidak seimbang dapat menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Masyarakat kita sekarang semakin cerdas dalam menyaring informasi. Kami percaya publik bisa membedakan antara informasi faktual dan berita yang sekadar provokatif,” imbuhnya.

LAKSI pun menegaskan dukungannya terhadap Menteri UMKM dan berharap pemberitaan di media tetap berpegang pada prinsip objektivitas dan etika jurnalistik.

“Kami mengajak semua pihak, termasuk media massa, untuk menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang, agar tidak menciptakan kegaduhan yang merugikan kepentingan publik dan pejabat negara yang tengah bekerja,” tutup Azmi. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *