KOSONGSATUNEWS.COM, PAREPARE, — Polemik antara Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Cappa Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan pihak Mandor akhirnya berakhir damai.
Kabar tersebut pertama kali beredar melalui media sosial Facebook milik Anggota DPRD Parepare, Yusuf Lapanna, pada Selasa, 22 Juli 2025, siang.
Dalam unggahan tersebut, tampak sejumlah buruh pelabuhan bersalaman dengan Yusuf Lapanna dan pegawai dari Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Parepare, yang menandakan tercapainya kesepakatan antara buruh dan mandor.
“Saya dipilih oleh rakyat, maka saya bekerja atas nama rakyat,” tulis Yusuf dalam unggahannya.
Ia melanjutkan bahwa setiap aspirasi yang masuk ke DPRD adalah amanah yang wajib ditindaklanjuti. Salah satunya adalah persoalan transparansi upah buruh Pelabuhan Cappa Ujung yang selama ini menjadi keluhan para pekerja.
“Alhamdulillah, melalui pertemuan bersama para pihak terkait, tuntutan buruh soal kejelasan dan keadilan upah kini telah disepakati. Ini adalah bentuk nyata dari kerja-kerja wakil rakyat di DPRD,” lanjut Wakil II DPRD Parepare berharap
Mudah-mudahan hasil pertemuan ini membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh buruh. Saya yakin, dengan adanya kesepakatan ini, hak-hak buruh akan lebih terjamin dan kesejahteraan mereka akan semakin baik ke depan.
Dahlia (30), warga sekitar pelabuhan, mengungkapkan bahwa pada Selasa kemarin telah digelar rapat di Kantor KSOP. Pertemuan tersebut mempertemukan pihak Mandor, Pengawas, dan Buruh, serta dihadiri oleh anggota DPRD, Dinas Ketenagakerjaan Kota Parepare, dan pihak Mandor TKBM Pelabuhan Nusantara.
“Difasilitasi anggota DPRD dan KSOP dalam rapat kemarin itu, dikabarkan sudah ada titik temu terkait pembagian upah. Buruh mendapatkan 75 persen, pengawas dan mandor 15 persen, dan sisanya 10 persen untuk BPJS Ketenagakerjaan serta koperasi, dari setiap kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Cappa Ujung,” jelasnya pada Rabu, 23 Juli 2025.
Diberitakan sebelumnya, para buruh pelabuhan Cappa Ujung sempat melakukan aksi protes di Kantor KSOP, yang kemudian dilanjutkan ke DPRD Parepare, menuntut transparansi dan keadilan dalam sistem pengupahan serta peningkatan kesejahteraan buruh.(MDS)
