Makassar, kosongsatunews.com – Wakil Gubernur Sulawesi-Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memimpin acara Penutupan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2019, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (3/10).
Sekretaris Tim Teknis Nasional EKPPD dan Ketua tim Validasi dan Evaluasi EKPPD Tim Daerah (Timda), Faebuadodo Hia, memaparkan, bahwa sejak hari Senin (30/9) hingga Kamis (3/10) pagi, Timda telah mengumpulkan dan menggabungkan data validasi dari 24 Kabupaten/Kota dan juga evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulsel tahun 2018.
Menurutnya, berdasarkan keputusan Mendagri Nomor 100 – 53 tahun 2018 tentang peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang selain mempunyai kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 Kepala daerah wajib melaporkan LPPD, LKPJ, dan RLPPD (pasal 69 ayat 1).
Kemudian kata Faebuadodo Hia, bahwa hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan bagi kepala pimpinan daerah untuk melihat dan menilai kinerja di wilayah masing-masing daerah.
Lebih lanjut Ia memaparkan, dari hasil ketersediaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil evaluasi LPPD Provinsi Sulsel tahun 2018, pengambilan kebijakan sebanyak 39 IKK, koreksi data sebanyak 10 setara dengan 25 persen. Pelaksana kebijakan Administrasi umum sebanyak 672 IKK, koreksi data sebanyak 20 setara dengan 2,98 persen. Pelaksana kebijakan urusan pemerintahan sebanyak 82 IKK, koreksi data sebanyak 23 setara dengan 28,05 persen. Agregasi Kabupaten/Kota (Urusan Pemerintahan) sebanyak 35 IKK, koreksi data sebanyak 33 setara dengan 94,29 persen.
“Dari hasil tersebut, pemeringkatan hasil evaluasi EKPPD terhadap LPPD 2018 Kabupaten/Kota tingkat regional (sementara) Provinsi Sulsel, urutan pertama dari Kabupaten Bone, Bulukumba, Gowa, dan Kota Makassar di urutan keempat. Sedangkan tiga Kabupaten/Kota yang harus menjadi prioritas nanti adalah Kabupaten Enrekang, Luwu dan Jeneponto,” urainya.
“Kami berharap, dalam penyusunan LPPD, supaya capaian kinerja berbeda antara data yang disajikan dengan hasil evaluasi ini, dapat diminimalisir. Sehingga, tergambar LPPD yang disusun sudah berdasarkan data atau dokumen dan valid. Kabupaten/Kota yang capaian kinerjanya rendah, perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas teknis Provinsi Sulsel dan dinas teknis kabupaten/kota,” pintanya.
Sementara itu, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, Pemprov Sulsel juga meminta tim teknis, untuk memberikan bimbingan dan arahan. Karena, yakin-seyakinnya tim ini telah merumuskan indikator yang baik.
“Tinggal bagaimana kita mengoptimalisasi, yang termaktub di dalam indikator itu, dan apa yang harus dilakukan,” tutur Andi Sudirman Sulaiman.
Selanjutnya, Andi Sudirman juga memberikan ucapan selamat kepada 21 kabupaten/kota yang mencatatkan peningkatan sangat tinggi. Dan tiga daerah yang berada pada urutan terbawa untuk menjadi perhatian khusus.
“Kami sangat bersyukur, karena awalnya tahun 2017 hanya ada delapan kabupaten/kota, dan tahun 2018 meningkat menjadi 21 kabupaten/kota. Insya Allah, ke depannya bisa masuk 24 kabupaten/kota,” terang Wakil Gubernur Sulsel.
Tentunya, kata Wakil Gubernur Sulsel, semua ini tidak lepas dari sinergitas dengan kabupaten/kota, demikian juga dengan Pemprov Sulsel.
(Syahrir AR)
