Bone, kosongsatunews.com —
Gubernur Sulsel melalui Hasdullah mengatakan, jika desa dikelola dengan baik, terbuka dan transparan dengan berbagai inovasi maka dipastikan percepatan pembangunan di Sulsel akan dapat dipacu, guna menghadirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Hal ini diungkapkan Kadis Kominfo-SP Sulsel, H Andi Hasdullah, di The Novena Hotel, Watampone, Kabupaten Bone, Kamis (19/12).
Hasdullah mewakili gubernur, menjadi pembicara utama dalam pembukaan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik (KIP), melalui penguatan PPID desa dengan standarisasi layanan keterbukaan informasi publik desa.
Turut hadir dalam acara tersebut, adalah: para bupati terkait, unsur Forkopimda, OPD, para Camat, Kades dan Sekdes se Kabupaten Bone dan Kabupaten sinjai, sebagai peserta Bimtek yang berjumlah sebanyak 867 orang.
Gubernur Nurdin Abdullah, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kadis Kominfo-SP Sulsel menyampaikan, agar tata kelola pemerintahan desa dilakukan dengan transparan. Hendaknya pula melibatkan partisipasi publik dalam membangun desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai pada pengawasan. Sekiranya, lanjutnya, Kepala desa berkinerja dan berkarya baik, pasti akan dicintai rakyatnya.
Lebih jauh dikatakannya, Gubernur berharap, supaya Kepala Desa tidak terganggu dengan hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, karena para Kepala Desa telah mengelola dana desanya dengan akuntabel.
“Selanjutnya, terkait dengan lomba desa, kita akan menilai prestasi desa secara objektif. Tim penilai tak usah dilayani dengan istimewa, jangan karena dengan pendekatan lalu desa itu jadi juara, kita tidak mau keberhasilah kamuflase tapi kita ingin benar ada prestasi, sehingga desa itu memenangkan lomba desa,” sambutan Gubernur Sulsel, melalui penyampaian HA Hasdullah.
“Gubernur sudah berikan reward kepada desa yang juara, yakni: juara 1 diberikan dana satu milyar, juara dua 750 juta, juara tiga 500 juta. Ini untuk mendorong supaya ada motivasi desa untuk berpacu,” urai Kadis Kominfo-SP Sulsel.
Lanjut diuraikannya, bahkan, para Kades diarahkan untuk menyusun perencanaan berdasarkan potensi desa, menyesuaikan dengan progran unggulan Provinsi Sulsel, yaitu: pembangunan infrastruktur, optimalisasi hilirisasi pertanian, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang makin baik, pengembangan parawisata, dan merawat lingkungan.
“sekiranya, desa punya perencanaan yang baik dan sejalan dengan prioritas provinsi, maka desa itu bisa mendapatkan kucuran dana bukan hanya dari dana desa, tapi juga dana bantuan provinsi ke kabupaten yang diteruskan ke desa. jadi harmonisasi komunikasi bukan hanya dengan kabupaten saja, tapi juga dengan pemerintahan desa,” imbuhnya.
Hasdullah juga menambahkan, bahwa keterbukaan informasi publik desa, menjadi pintu masuk untuk lahirnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
“Rakyat di desa, juga merasa memiliki dan menikmati hasil pembangunan di desa, kemudian rakyat akan bangga dan akan menjaga capaian hasil pembangunan desanya, sehingga lahir apa yang kita sebut pemberdayaan masyarakat,” terang Hasdullah.
Ditambahkannya, kegiatan ini akan terus berlanjut, sampai selesai menyasar 2225 desa di Sulawesi Selatan. Hal ini, ujar Hasdullah, akan dikawal bersama secara berjenjang dalam menghadirkan desa yang terbuka transparan melahirkan desa maju dan mandiri di Sulsel.
(Syahrir AR)
