Jakarta, kosongsatunews.com – Banjir kembali berkumandang membasahi dan menggenangi tanah pertiwi, terus menambah kuantitas dan kualitasnya dalam memproklamirkan kehadirannya di NKRI. Bukan saja gangguan keamanan yang harus ditindaklanjuti pemberantasannya, tapi NKRI harus pula menghadirkan solusi permanen, dalam penanganan gangguan kenyamanan, yang dapat menelan korban jiwa dan harta benda, yakni bencana banjir.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan musibah banjir yang menimpa berbagai daerah di Indonesia dan juga Jabodetabek tak mengenal status sosial, ekonomi, suku, maupun golongan. Musibah datang tanpa memilah dan memilih menimpa siapa. Dari rakyat, tokoh publik, artis hingga pejabat bisa turut menjadi korban.
“Rumah saya di daerah Kemang yang ditempati putera saya, Dimas Soesatyo, yang menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga turut terkena musibah banjir. Hampir sebatas pinggang orang dewasa merendam berbagai kendaraan, hingga lainnya. Musibah banjir diawal tahun 2020 ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, khususnya para penyelenggara negara, untuk bekerja keras agar kedepannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi,” urai Ketua MPR RI, Jumat (03/01).
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, jika musibah banjir ini tak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah, maka siap-siap saja di tahun mendatang kejadian serupa akan kembali terulang.
“Pemerintah pusat harus segera mengajak pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek untuk duduk bersama mencari solusi permanen yang mengikat. Jangan sampai pusat punya rencana tak didukung daerah. Begitupun daerah punya rencana tak didukung pusat. Perencanaan bebas banjir, harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tak perlu meributkan siapa yang paling berjasa, karena baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan rakyat,” tandasnya.
Lanjut ditandaskannya, dia tak ingin kedepannya ada sikap saling menyalahkan antara pusat dengan daerah. Jika perlu, seandainya ada pejabat yang lamban dalam bekerja, bisa segera diumumkan langsung ke rakyat. Agar rakyat bisa memberikan penilaian.
“Berbagai kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat negara yang berwenang. Tinggal eksekusinya, yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong. Karena itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa mendatang, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja. Agar tak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa,” tutupnya.
(Syahrir AR)