Makassar, kosongsatunews.com — Hari Ini Koordinator Formaksi Sulsel, Asdar Akbar Berkunjung langsung sekaligus silaturrahim bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari SH, di ruang kerjanya, Senin (10/02) sore.
Kunjungan tersebut, disambut hangat oleh Ketua DPRD Sulsel, sekaligus membahas dialog publik yang akan diselenggarakan waktu dekat ini.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari SH mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan dialog ini. Menurutnya, andaikan tidak ada reses selama satu minggu ini, dirinya bersedia menjadi narasumber
“Saya sangat mendukung kegiatan ini, terkhusus lagi pak Asdar Akbar sebagai Koordinator Formaksi. Sekiranya tidak ada kegiatan lain, saya pasti bersedia menjadi narasumber. Intinya, saya sangat mendukung kegiatan ini,” ungkap Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.
Dialog publik ini, kata Asdar, nantinya dengan tema: “Sukses Agenda Demokrasi Pemilu Serentak 2020”, rencana digelar di Grand Asia Hotel, Rabu (12/02), jam 14:00. Narasumber bakal diramaikan, oleh: Prof Dr Muhammad Jufri SPsi MSi.
(Dekan Fakultas Psikologi UNM), Plt Kaban KesbangPol SulSel, Dhevo Kadafi, Pengamat Politik Kebangsaan, Arqam Azikin, dan DR HA Arifuddin Mane, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa serta puluhan mahasiswa, Jurnalis, LSM dan stakeholder terkait.
Pada kesempatan ini Koordinator Formaksi Sulsel, Asdar Akbar mengatakan, dialog publik tersebut digelar nanti dalam rangka memberikan sosialisasi dan kesadaran kepada masyarakat, dalam menghadapi Pilkada tahun 2020
“Pada prinsipnya menjelang tahun politik yang akan dilaksanakan Pilkada serentak 2020, kita dapat menyosialisasikan yang pertama undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang kedua, memberikan kesadaran kepada masyarakat, arti pentingnya pencoblosan untuk memilih pimpinan kita 5 tahun ke depan,” jelasnya.
Lebih jauh mantan Jendlap Aksi Hak Angket DPRD Sulsel 2019, Asdar Akbar Bintang Top menjelaskan, adanya saling interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat tentang regulasi dari pemerintah pusat, agar dapat dipahami oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
“Dengan adanya kegiatan ini kita harapkan saling adanya interaksi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat. Karena, apa yang menjadi regulasi yang ada di pemerintah pusat sana itu harus dipahami oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” urainya.
Lanjutnya, dalam berdemokrasi harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
“Kalau bicara bangsa dan negara dalam berdemokrasi, konsep dasarnya Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai landasan ideal memiliki perjanjian luhur dan dibutuhkan warisan nilai-nilai perjuangan itu sendiri,” tandasnya.
Lebih lanjut ia menilai, Bangsa Indonesia saat ini kehilangan keteladanan dan silaturrahim.
“Yang hilang dalam bangsa ini ada dua. Keteladanan dan silaturrahim. Maka dari itulah Kebhinnekaan perlu dirawat,” ujarnya.
Ia pun berharap, masyarakat harus dewasa dalam berpolitik dan dapat menempatkan kepatutan atau kepantasan.
“Kita harus dewasa dalam berpolitik. Tidak memaksakan kehendak, tidak mengakui diri kita paling hebat. Dan yang paling penting harus dapat menempatkan kepatutan atau kepantasan,” pungkas mantan Jenderal Lapangan (Jendlap) Aksi Hak Angket DPRD Sulsel 2019, Asdar Akbar Bintang Top.
(Syahrir AR)
