KOSONGSATUNEWS.COM — Titik nadir diambang perhelatan Pilkada mulai menyeruak, dengan menyoal nyata seabrek logika mendasari Defisit, TPP hingga Interpelasi.
Debat pun sering terjadi akhir akhir ini, tanpa mengenal ruang & waktu.
Ini adalah spotanitas kerja kerja demi kemajuan Kota Parepare, Sulsel untuk lebih maju dan bersinergi.
Seperti di sampaikan Rahmat S. Wakil Ketua DPRD Praksi Demokrat , dalam menitih krusial melanda. Menurutnya bahwa sesuai data yang ada, tercatat secara keseluruhan Kota Parepare mengalami defisit hanya Rp 44, 723.282533 Milyar.
Dengan rincian Rp 16.938.257.753. Milyar Kontraktor Yang sudah mendapat SP2D. Sedangkan untuk kegiatan pròyek lanjutan Rp 27.785.027.780.
Itulah utang Pemerintah Kota ( Pemkot) Parepare terhadap Rekanan yang sesuai hasil pemeriksaan atau audit BPK. Yang nantinya di serahkan pada DPRD.
Kemudian itu, persoalan Tunjangan Pegawai ( TPP) Besarannya mencapai Rp 38 Milyar lebih. Ini bukan Kewajiban Pemkot melainkan hanya kebijakan. Dan hal ini sudah diatur dengan aturan Pemerintah.
” Bahkan ada daerah lain yang membayar TPP hanya 50%. Hal ini dilakukan sesuai kemampuan daerah.” Jelas Rahmat.
Sembari menambahkan, boleh saja dirasio untuk pembayarannya selama 12 bulan, lantas ASN dilihat secara detail kinerja serta kedisiplinannya, ASN boleh terima pul TPPnya bisa juga tidak, karena ada aturan yang mengikat.cuma konsekwensi politis memang ada, kalau tidak terbayar TPP.. jelas Rahmat bergurau. Ato panggilan kesehariannya yang juga begitu dekat dengan wartawan.
Menepuk masalah tersebut. Seusai Sholat Jumat di depan Masjid Raya. ” Saya hanya meluruskan pemberitaan sebelumnya” kata Ato singkat.
Di dalam APBD tahun 2022 ada anggaran untuk TPP tapi pada kenyataannya sampai per hari ini TPP belum terbayar
Hal ini besar indikasi krn Parepare defisit puluhan milyar dan dana cadangan sdh dicairkan
Artinya keuangan Parepare lagi kosong
Anggaran untuk TPP juga jadi pertanyaan
Kemana ini???
Padahal sdh dianggarkan di APBD tahun 2022
Sumber dana dari mana untuk bayar TPP???
Defisit puluhan milyar membuat ekonomi Parepare jadi sangat merosot
Penjelasan kepala keuangan variatif sehingga memunculkan berbagai pertanyaan
Intinya pembayaran untuk TPP dan tunggakan pembayaran proyek yg jumlah nya milyaran rupiah sumber dana nya dari mana???
Keuangan Parepare lagi kosong
PAD Parepare juga tdk jelas apakah mencapai target atau tidak ini juga tdk ada penjelasan yg pasti
Ketua tim anggaran pak sekda dan kepala keuangan BKD seharusnya Tampil dgn data yg akurat menjelaskan bgmna sebenarnya kondisi keuangan Parepare
Inspektorat seharusnya ekspose temuan temuan
Tapi hal ini tdk dilakukan inspektorat
DPRD berkewajiban mempertanyakan hal ini sebagai pengawas dan sebagai yg mewakili suara dari sekian jumlah penduduk
Secara moral baik eksekutif apalagi DPRD bertanggung jawab ke masyarakat Parepare atas hal ini
Pencairan dana cadangan Parepare di bulan November tahun 2021 salah satu syarat nya bahwa pihak eksekutif memasukkan proposal peruntukan dana cadangan tersebut
Tapi pihak eksekutif tdk melakukan hal itu
Kepala keuangan BKD terindikasi langsung mencairkan dana cadangan tersebut tanpa memasukkan proposal peruntukan nya ke DPRD
Masalah berikutnya bahwa keuangan BKD Parepare menerbitkan SP2D tetapi tdk bisa dicairkan di BPD krn keuangan pemda lagi kosong di BPD
Fungsi SP2D sama dengan Cek
Klu dicairkan dan kosong
Indikasi pidana penipuan krn cek kosong
Dengan banyak kejadian variatif yg indikasi mengarah kebohongan
Maka besar indikasi adanya praktek korupsi
Ungkap sumber prihatin saat menyampaikan lewat telpon genggamnya pada media 01.
Dalam pada itu. Muh.Husni Syam. Kepala Inspektorat di konfirmasi. ” Saya tidak bisa memberi keterangan, silahkan, Silahkan ketemu dengan Kepala BKD”. (Ag)
