Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Optimis mencapai level Universal Health Coverage (UHC). Syarat sampai di level ini adalah 95 persen dari total jumlah penduduk dipastikan telah mendapat akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dan terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk mencapai level tersebut, Pemda Majene tak enggan merogo kantong APBD untuk membiayai BPJS Kesehatan Gratis.
Pembiayaan BPJS Kesehatan Gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene menyatakan kurang lebih 26 miliar dana APBD yang dikucurkan Pemda untuk membiayai BPJS Kesehatan Gratis tahun 2023.
“Anggaran BPJS Kesehatan Gratis sekitar Rp.26.829.000.000.- (Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah)”. Ujar Kadis Kesehatan dr. H. Rahmat saat diwawancarai wartawan di Ruangannya.
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut diperuntukan untuk masyarakat miskin dan sudah termasuk pembayaran utang tahun 2022 mengingat di bulan November dan bulan Desember belum terbayarkan.
“Baru sampai bulan Oktober pembayaran ditahun 2022”. Jelas pak Rahmat.
Dalam kesempatan itu pula dr. Rahmat menegaskan terkait jumlah kuota kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis bukan rana Dinas Kesehatan.
“Untuk kepesertaan sama sekali kita tidak tahu disini”. Tegasnya.
